Mewujudkan Kepala Daerah yang Berkualitas, Harus Didukung Penyelenggara dan Masyarakat Berkualitas
- Sultra Bersatu
- Apr 12, 2017
- 2 min read

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) secara langsung merupakan sarana sekaligus upaya mewujudkan sistem demokrasi secara utuh serta sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat. Harapan akan terwujudnya pemerintahan yang baik atau good governance pasca pemilukada langsung yang menerapkan demokrasi langsung ternyata tidak langsung membawa berkah dalam wujud perubahan mendasar. Justru yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, banyak korupsi dilakukan oleh kepala daerah diberbagai penjuru tanah air sehingga apa yang cita-citakan agar otonomi daerah dapat memacu percepatan kesejahteraan rakyat belum terlihat.
Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilukada, dapat berpartisipasi menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpinnya. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, menunjukan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara.
Dengan turut berpartisipasi dalam proses pemilihan umum sebagai masyarakat yang cerdas kita harus mampu menilai calon terbaik yang mau mendengarkan aspirasi masyarakat, tidak memilih calon yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja sehingga melupakan janji-janji yang sudah diucapkan dalam masa kampanye agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat juga jangan sampai menyia-nyiakan hak suaranya “dibayar” atau untuk iming-iming sementara.
Pilkada Serentak berangkat dari harapan, di antaranya, untuk menekan biaya penyelenggaraan atau efisiensi anggaran yang selama ini dirasa sangat tidak masuk akal. Penyelenggaraan Pilkada Serentak bisa menghemat biaya karena biaya semestinya dikeluarkan dua kali untuk membiayai Pilkada bupati/walikota dan Pikada Gubernur, sehingga biayanya cukup sekali dengan ditanggung bersama pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
Dengan adanya efisiensi biaya diharapkan calon kepala daerah tidak terlalu besar mengeluarkan biaya politiknya sehingga meminimalisir terjadinya tindakan korupsi. Karena biaya Pilkada yang sangat mahal diperkirakan sebagai bentuk titik awal kepala daerah melakukan berbagai tindakan korupsi. Seorang kepala daerah yang terpilih berusaha mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkannya selama kampanye.
Salah satu aspek penting adalah merajut kesadaran partisipasi masyarakat bahwa pemilukada yang berkualitas adalah sejauh mana sikap dan motifasi politik masyarakat dan kandidat tersebut dapat bersama-sama membangun hakikat tujuan otonomi daerah. Pemilukada langsung bukan sekadar memperebutkan kursi kepala daerah yang tidak memiliki implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun justru harus menjadi tantangan dalam memelihara demokrasi untuk kesejahteraan rakyat.
Kualitas penyelenggaraan tahapan pilkada pasti ada pengaruhnya terhadap kualitas pemimpin yang terpilih di daerah. Partai politik, penyelenggara dan masyarakat dengan peran yang berbeda tetapi saling terkait menjadi penentu apakah pilkada akan menghasilkan kepemimpinan daerah yang berkualitas atau sebaliknya.
Tidak kalah pentingnya organisasi penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara independen dan kompeten. Selain itu, dalam rangka mengatasi berbagai kelemahan yang mewarnai pelaksanaan pemilukada, maka peran partai politik sangatlah urgen untuk dipertimbangkan.
Partai politik sebagai penyandang fungsi sosialisasi, pendidikan, partisipasi, dan rekrutmen politik merupakan media yang sangat efektif dalam memicu partisipasi politik rakyat daerah. Partai politik harus mampu memberikan pendidikan politik yang maksimal terhadap rakyat agar tidak terlibat dalam gejolak persoalan yang begitu sering menodai pelaksanaan pemilukada.
Peran partai politik yang melakukan penjaringan calon pasangan dengan obyektif dan sesuai dengan kebutuhan rakyat dalam menentukan pimpinan politik daerah akan menarik minat rakyat daerah untuk berperan serta. Bahkan dengan langkah ini, maka konflik horizontal yang selama ini kerap mengiringi proses pemilukada dengan sendirinya akan dapat diminimalisir.
Kita sangat berharap, Pilkada serentak ini bisa memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kualitas pemerintahan di daerah dan pemerintahan dapat berjalan lebih baik memperbaiki kehidupan masyarakat, kualitas kandidat, kualitas penyelenggara dan kualitas hasil yang sesuai dengan harapan kita semua. Semua ini bisa terwujud dan berjalan baik dengan didukung Partai politik, penyelenggara pemilu, masyarakat dan stakeholder lainnya.
Kommentare