Membangun Komunikasi Politik : Menyemai IDE dan Gagasan yang Sistematis, Sinergis, dan Efektif pada

Catatan Buat Para Calon Pemimpin Sultra yang BERKUALITAS

Kesuksesan seorang pemimpin daerah dipengaruhi oleh kapabilitas dan kompetensi masing-masing individual, masyarakat, dan kerjasama antar stakholder dalam organisasi birolrasi - pemerintahan. Dalam menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya komunikasi. Ditinjau berdasarkan teknis pelaksanaannya, komunikai dapat dirumuskan sebagai kegiatan dimana seseorang menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan serta memahami sejauh mana kemampuannya, penerima pesan menyampaikan tanggapan melalui media tertentu kepada orang yang menyampaikan pesan tersebut kepadanya.

Pentingnya peran komunikasi politik di organisasi pemerintahan sebagai bagian Kebebasan atas informasi, termasuk hak atas akses untuk memperoleh informasi yang dimiliki oleh pemerintah, telah lama diakui dalam konsititusi dan undang-undang. Transparansi sangatlah penting bagi akuntabilitas dan dasar Kebijakan.

Tujuan menyeluruh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah adalah untuk “meningkatkan kepercayaan dan kemampuan pemangku kepentingan untuk terlibat dengan masyarakat sebagai penerima dan pengambil informasi, sehingga perlu adanya upaya membangun komunikasi politik yang sistematis, sinergis, dan mengefektifkan organisasi pemerintah dalam penyampaian komunikasi kepada masyarakat.

Arti secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dalam penyampaian informasi merupakan sarana menyampaikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan si penerima informasi.

Peran komunikasi politik bertujuan untuk kepentingan publik, mengurang ketidakpatian, menunjukkan arah, melibatkan politik, merancang makna bersama dan memberikan contoh/teladan. Pada tataran komunikasi politik, organisasi pemerintah berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik (political socialization). Ide, visi dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan kementerian/lembaga untuk disampaikan kepada masyarakat dengan maksud untuk memperoleh ‘feedback’ berupa dukungan dari masyarakat luas atas kebijakan yang dikeluarkan.

Pemerintah berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Pemerintah menjadi struktur-antara atau ‘intermediate structure’ yang berperan dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara, ujarnya. Adanya perubahan paradigma semasa era reformasi dan implikasi yang terjadi di Indonesia, yaitu :

1. terjadinya demokratisasi yang membuat masyarakat bebas untuk memilih,

2. kebebasan mengemukakan pendapat dan memperoleh informasi mengakibatkan masyarakat cenderung berbuat tanpa batas, ruang publik menerobos ruang privat,

3. terbentuknya otonomi daerah yang menimbulkan desentralisasi yang menghasilkan peningkatan pendapatan daerah,

4. globalisasi membentuk pasar bebas yang membuat banyak pilihan, terjadinya persaingan bebas, fokus bisnis dan entitas,

5. edukasi membuat masyarakat menjadi kritis atas sesuatu hal,

6. Good governance menjadi transparan, fair, akuntabel dan profesional, 7) Reinventing govt, pemerintah berperan sebagai eabler,

7. keterbukaan Informasi membuat masyarakat menjadi kritis atas kebijakan pemerintah,

8. Masyarakat cerdas dan kritis menciptakan good governance,

9. tingginya ekspektasi masyarakat kepada pemerintah menciptakan perubahan kultur birokrasi,

10. kemajuan TI dan telekomunikasi membentuk pemerintahan yang adaptif, reponsif dan akomodatif.

Contoh kasus sebagai kepala daerah sebagai seorang politisi yang berkepentingan dengan publik seharusnya dapat mengetahui bahwa publik adalah pihak yang kritis dalam menyelekasi pesan-pesan yang datang padanya. Komunikasi yang dikomuni-aksikan dengan tindakan memberantas korupsi adalah bentuk komunikasi dari kepala daerah yang diharapkan publik. Namun hingga saat ini, komunikasi dalam bentuk komuni-aksi itu belum hadir yang berakibat psikologis masyarakat mulai meninjau kembali kepala daerah dalam menyelesaikan berbagai berbagai persoalan di daerah.

Publik mulai kehilangan harapan akan hukum dan politik yang bersih dan produktif dapat dipenuhi pihak yang selama ini diandalkan melakukannya. Efek dari mulainya publik kehilangan harapan ini bukanlah menolak kepala daerah, tetapi menunggu pergantian pemimpin baru untuk melakukan perubahan. Maka, dari perspektif teori inipun, tampaknya komunikasi kepala daerah tidak signifikan dalam hal efektifitasnya. Dalam pemerintahan, yang dibutuhkan adalah efek komunikasi tertinggi, yaitu efek behavioral, tindakan. Tanpa tindakan nyata dari pemerintah dan rakyat, tidak akan banyak perubahan.